Unsoed Siap Hapus Ujian Mandiri

Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto siap menghapus ujian mandiri (UM) bagi mahasiswa baru bila memang itu instruksi dari pusat.Pernyataan tersebut disampaikan Pembantu Rektor I Mas Yedi Sumaryadi di ruang kerjanya, kemarin.“Sebenarnya tidak masalah bila nanti ujian mandiri dihapus. Itu malah lebih baik, karena setiap orang mendapat kesempatan untuk kuliah,” ujarnya.

Namun, Mas Yedi meminta komitmen pemerintah dalam mem-back up sumber daya pendanaan untuk operasionalnya. Tidak hanya Unsoed, namun seluruh perguruan tinggi yang lain.Dalam penerimaan mahasiswa baru tahun ini, Unsoed mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Dalam peraturan tersebut disebutkan, perguruan tinggi harus melaksanakan penerimaan mahasiswa baru melalui SNMPTN minimal 60% dari seluruh jumlah mahasiswa yang ditampung dan maksimal 40% melalui ujian mandiri yang dilakukan setelah ujian SNMPTN. Tahun 2010, Unsoed melakukan ujian mandiri dengan proporsi 50% dan SNMPTN 50%, dengan menampung 3.936 mahasiswa.
BOPP

Pembantu Rektor II Eko Hariyanto menyatakan, sejak Februari 2010, Unsoed sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Konsekuensinya, Unsoed membiayai sendiri. Dana tersebut diperoleh dari berbagai pos seperti SPP dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOPP).

Eko menjelaskan, pendanaan dari SPP dan BOPP tahun lalu dari seluruh mahasiswa terkumpul Rp 87 miliar dengan rincian SPP sebesar Rp 40 miliar dan BOPP Rp 47 miliar. Jumlah tersebut masuk dalam pendapatan nasional bukan pajak (PNBP) dan dilaporkan ke pusat. “Sedangkan tahun 2010 pengeluaran Unsoed sebesar Rp 92,4 milyar. Kekurangan tersebut ditutup dana dari berbagai pos salah satunya dari sisa saldo tahun sebelumya,” ujarnya.

Pemerintah memberi bantuan rutin untuk operasional Unsoed pusat, itu pun belum cukup. Belum untuk operasional fakultas. Tahun 2010 pihaknya menganggarkan Rp 257 miliar untuk seluruh biaya operasional termasuk gaji pegawai negeri. Anggaran tersebut ditutup dari SPP dan BOPP sebesar RP 87 miliar dan sisanya dari pemerintah sebesar Rp 145 miliar.

Sementara anggara tahun 2011 Rp 108 miliar. Seperti sebelumnya, jumlah tersebut akan ditutup dari mahasiswa melalui SPP dan ban­tuan fasilitas pendidikan (BFP/nama baru BOPP) serta dari pemerintah. “Jumlah SPP dan BFP saat ini masih digodok,” ungkapnya.